Pamekasan – Program Sekolah Rakyat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah, di tengah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah yang mencapai 71,64 pada 2025.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan Akhmad Basri Yulianto mengatakan, tantangan terbesar sektor pendidikan saat ini masih berkaitan dengan akses dan pemerataan. Terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang luas.
“Masalah anak putus sekolah masih menjadi perhatian. Adanya Sekolah Rakyat di Kabupaten Pamekasan, ini menjadi salah satu solusinya,” katanya, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, luas wilayah dan sebaran penduduk membuat tidak semua anak dapat mengakses pendidikan formal secara optimal. Kondisi ini berdampak pada masih ditemukannya kasus putus sekolah di sejumlah daerah.
Berdasarkan pengolahan data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan IPM Pamekasan turut ditopang indikator pendidikan seperti harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan tren membaik. Namun, kata dia, capaian tersebut belum sepenuhnya merata.
Oleh karena itu, pihaknya memposisikan Sekolah Rakyat sebagai instrumen penting untuk menjangkau anak-anak yang terlewat dari sistem pendidikan formal.
“Program Prioritas Asta Cita Presiden tersebut menyasar kelompok rentan dan wilayah dengan keterbatasan akses, sehingga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah secara signifikan,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, Dinas Pendidikan juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah daerah maupun Kementerian Agama.
“Kami terus berkoordinasi lintas sektoral agar persoalan pendidikan bisa diselesaikan secara bertahap,” ungkapnya
Dengan pendekatan itu, dirinya menargetkan pemerataan pendidikan dapat meningkat, sekaligus menjaga tren kenaikan IPM Pamekasan secara berkelanjutan.
