NGO Madura Soroti Dugaan Pungli Jual Beli Kamar Tahanan dan Transaksi Narkoba di Rutan Medaeng Surabaya

- Reporter

Selasa, 24 Oktober 2023 - 07:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Surabaya – Forum NGO Madura melakukan aksi demonstrasi di depan Rutan Kelas I Medaeng Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/10/2023).

Mereka menyoal terkait adanya informasi dugaan pungli jual beli kamar tahanan, dugaan jual beli narkotika, hingga pemberian makanan yang dinilai tidak tidak memenuhi standar.

Dalam orasinya, korlap aksi Zaini Wer Wer meminta gara pemerintah dalam hal ini Kemenkumham melakukan evaluasi kinerja Kepala Rutan Medaeng Surabaya.

“Ada banyak persoalan di Rutan Kelas I Medaeng Surabaya, mulai dari pungutan liar jual beli kamar tahanan yamg harganya berkisar 3 juta sampai 15 juta rupiah”.

Pemasokan narkoba jenis sabu, penyalahgunaan handphone, pemotongan biaya transfer tahanan dari keluarga sebesar 30 persen perorang dan banyak lainnya,” kata Zaini Wer Wer.

Ia menuding kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rutan Medaeng Surabaya tidak luput dari adanya oknum yang dengan sengaja dipelihara dan dilindungi oleh atasannya.

“Semisal kejahatan itu terjadi hanya sekali, bisa dikatakan oknum yang bermain. Tapi tidak jika perbuatan ini dilakukan berulang kali seperti di Rutan Medaeng Surabaya ini”.

“Kami menduga ada unsur kesengajaam, dimana oknum tersebut dipeliharan yang nantinya ada setoran terhadap atasannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Medaeng Surabaya Wahyu Hendrajati Setyo Nugroho mengapresiasi kepedulian NGO Madura terhadap Rutan Medaeng Surabaya dalam memberantas pungli.

“Secara pribadi dan secara organisasi menyampaikan terima kasih kepada teman-teman NGO karena ini adalah bentuk fungsi kontrol dalam membantu pemerintah,” ucapnya.

Ditanya soal tanggung jawab dan sanksi yang akan diberikan terhadap oknum tersebut, Kepala Rutan Kelas I Medaeng Surabaya mengaku pemberian sanksi hanya dapat dilakukan Kanwil Kemenkumham.

“Kalau pelanggaran berat, nanti yaa Kanwil Kemenkumham. Tapi kalau pelanggaran ringan kita siap,” pungkasnya.

Berita Terkait

Bupati Kholilurrahman Kunjungi Perbaikan Jalan Swadaya di Desa Campor Proppo
Lepas Lomba Gerak Jalan Tingkat SD, Bupati Pamekasan Sebut Perlombaan sebagai Media Pendidikan Karakter
NIHONGO Partners Perkuat Pertukaran Bahasa dan Budaya Jepang-Indonesia di Jawa Timur
Bupati Pamekasan Dorong Desa Bangun Kolaborasi dengan Pelaku UMKM
Ikut Semarakan HUT ke-81 RI, Imigrasi Pamekasan Berpartisipasi dalam Berbagai Perlombaan
Imigrasi Pamekasan Sabet Dua Penghargaan Sekaligus dalam Anev Semester I 2026
Desa Omben Dikukuhkan sebagai Desa Binaan Imigrasi Guna Cegah PMI Nonprosedural
Imigrasi Pamekasan Gelar Dialog Interaktif Edukasi Pentingnya Kerja di Luar Negeri Secara Resmi

Berita Terkait

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 07:13 WIB

Bupati Kholilurrahman Kunjungi Perbaikan Jalan Swadaya di Desa Campor Proppo

Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:20 WIB

Lepas Lomba Gerak Jalan Tingkat SD, Bupati Pamekasan Sebut Perlombaan sebagai Media Pendidikan Karakter

Selasa, 11 Agustus 2026 - 16:15 WIB

NIHONGO Partners Perkuat Pertukaran Bahasa dan Budaya Jepang-Indonesia di Jawa Timur

Senin, 10 Agustus 2026 - 13:33 WIB

Ikut Semarakan HUT ke-81 RI, Imigrasi Pamekasan Berpartisipasi dalam Berbagai Perlombaan

Senin, 3 Agustus 2026 - 12:52 WIB

Imigrasi Pamekasan Sabet Dua Penghargaan Sekaligus dalam Anev Semester I 2026

Berita Terbaru

Politik & Pemerintahan

Bupati Kholilurrahman Kunjungi Perbaikan Jalan Swadaya di Desa Campor Proppo

Sabtu, 15 Agu 2026 - 07:13 WIB

Screenshot

Politik & Pemerintahan

NIHONGO Partners Perkuat Pertukaran Bahasa dan Budaya Jepang-Indonesia di Jawa Timur

Selasa, 11 Agu 2026 - 16:15 WIB