Pamekasan – Anggota DPRD Jawa Timur Matur Husairi meminta kepada seluruh elemen masyarakat di Madura khususnya kabuapten Pamekasan untuk turut serta mengawal bantuan dana hibah dari Pemprov Jatim yang mencapai ratusan miliar pertahunnya untuk pulau Madura.
Ajakan pengawalan bantuan dana hibah yang bersumber dari pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur tersebut dikarenakan tidak membawa perubahan untuk pulau Madura. Baik itu pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM).
“Saya harap terhadap masyarakat maupun aktivis di Madura untuk ikut mengawal bagaimana awal mula proses pengajuan sampai ke realisasi dan tata kelola pertanggungjawaban dari dana hibah tersebut. Ini bisa kita pantau bersama,” ucap anggota DPRD Jatim Matur Husairi.
Politikus PBB itu khawatir jika bantuan dana hibah yang turun ke Madura tidak dikawal oleh masyarakat, akan rawan terjadi penyelewengan. Jika terjadi penyelewengan, yang dirugikan pasti masyarakat Madura.
Sebelumnya, KPK sempat menggeledah kantor DPRD Jatim terkait kasus suap dana hibah yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan sejumlah pejabat dan masyarakat sipil. Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang lebih dari Rp 1 miliar.
“Kalau tidak dipantau dan dibiarkan maka penyelewengan dana hibah ini akan berlanjut terus dan yang dirugikan masyarakat Jawa timur khususnya Madura,” ungkap legislatif asal kabupaten Bangkalan.
Ia menambahkan, bahwa aliran bantuan dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun. Untuk pulau Madura sendiri, mencapai Rp 700 miliar sampai Rp 800 miliar.
“Setelah kami telisik untuk Madura mencapai 700 an miliar rupiah sampai 800 an miliar rupiah. Jadi jangan sampai mengalir ratusan miliar tapi dampaknya secara langsung tidak pernah kita rasakan untuk pembangunan di Madura,” tukasnya.
