Jakarta – DPR RI telah resmi mengesahkan RUU tentang penggantian atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.
Pasca pengesahan UU ASN, anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid berharap dengan disahkannya UU ASN ini akan mempercepat pengangkatan guru honorer yang ada.
“Mudah-mudahan dengan kemarin dalam Rapat Paripurna telah disahkannya Undang-Undang ASN. Mudah-mudahan ada percepatan pengangkatan guru honorer,” kata Sodik kepada Perlementaria saat Kunker Komisi X ke Kota Malang, Rabu (4/10).
Menurutnya, salah satu yang perlu diperhatikan setelah disahkannya UU ASN ialah perihal kemampuan keuangan daerah.
Dikatakan, hal itu perlu didorong agar pemerintah pusat dapat memperhatikan kondisi keuangan masing-masing daerah dalam pengangkatan honorer tersebut.
“Selain Undang-Undang Keseimbangan Pemerintah Daerah dan Pusat, bagaimana bisa mempercepat pengangkatan guru honorer, karena undang-undangnya sudah ada, tinggal dananya”.
“Mudah-mudahan pemerintah bisa relokasi (anggaran pada) bidang yang kurang prioritas dibandingkan dengan pengangkatan guru,” ungkapnya.
Dalam kunjungan kerja ke Kota Malang, salah satu yang menjadi aspirasi Pemkot Malang adalah masih adanya sekolah yang kekurangan guru.
Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah guru yang mulai memasuki masa purna tugas, sehingga meski pengadaan PPPK JF Guru telah dilakukan, namun jumlahnya masih kurang.
