Jakarta – Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah mengawasi distribusi solar bersubsidi secara ketat. Sebab, banyak oknum yang ingin menyelewengkan solar subsidi karena ada disparitas harga yang mencolok antara solar subsidi dan solar industri.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi mengatakan, selalu ada potensi penyelewengan solar bersubsidi ke sektor industri yang tidak berhak menerimanya. Kata dia, ini sangat merugikan dan membebani APBN. Jangan sampai rakyat sulit mengakses solar bersubsidi, karena banyak diselewengkan.
“Pemerintah harus memikirkan masyarakat terutama daya beli masyarakat yang menurun. Untuk itu, subsidi harus diberikan kepada rakyat. Namun, kita tidak menginginkan subsidi tersebut disalahgunakan untuk mengambil keuntungan, karena ada disvaritas harga antara solar subsidi dan solar industri,” kata Bambang saat memimpin rapat Komisi VII DPR dengan BPH Migas, Kamis (23/6/2022).
Menurutnya, salah satu upaya pemerintah dalam mengawasi BBM bersubsidi adalah dengan digitalisasi SPBU. Dengan perangkat digital yang terpasang di semua SPBU, petugasnya bisa memonitor semua kendaraan yang masuk untuk mengisi bahan bakar. Ada video analitik yang mencatat pengeluaran BBM di SPBU sekaligus melihat plat kendaraan yang masuk.
“Transaksi pembelian dicatat, lengkap dengan nomor polisi dan dimonitor melalui perangkat video analitik. Ini menjadi hal penting dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi,” ungkapnya.
Kata Bambang, program digitalisasi SPBU sekaligus juga bisa memantau ketersediaan BBM bersubsidi yang beredar di tengah masyarakat.
