Kades Tersangka Korupsi DD Hanya Tahanan Kota, Bentuk Krisis Penegakan Hukum

  • Bagikan

Pamekasan – Oknum Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pamekasan yang terjerat kasus korupsi dana desa (DD) hanya menjalani tahanan kota, Jum’at (7/1/2022).

Kasi Pidsus Kejari Pamekasan Ginung Pratidina membenarkan bahwa status tahanan Kades Larangan Slampar, Hoyyibah dialihkan menjadi tahanan kota.

Menurutnya, pengalihan status tahanan Kades Hoyyibah dikarenakan tersangka sudah mengembalikan kerugian negara sesuai hasil pemeriksaan Kejari Pamekasan sebesar Rp 135.350.800.

Tahanan kota, tidak boleh keluar dari kota Pamekasan,” katanya.

Dia menerangkan, bahwa kasus korupsi DD yang dilakukan oleh oknum Kades Larangan Slampar sebanyak dua paket proyek pekerjaan Plengsengan.

“Kasus korupsi Plengsengan di Dusun Morlaok. Pertama anggaran Rp 236.580.700 dengan volume 660 m2. Kedua, proyek dengan anggaran Rp 178.778.100 dengan volume 550 m2,” tukasnya.

Akibat perbuatannya, Kades Hoyyibah dijerat dengan Pasal 2 & 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun penjara.

BACA JUGA :  Ormawa FAUD IAIN Madura Resmi Dilantik

Krisis Penegakan Hukum

Menyikapi sikap Kejaksaan Negeri Pamekasan yang seolah tebang pilih dalam menegakkan keadilan, salah seorang pengacara di Pamekasan, Subaidi angkat bicara.

Menurut Subaidi, berdasarkan kajian dan merujuk pada Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang terlanjur dikorupsi tidak menghapus pidananya.

Artinya apa, kata dia, kasus yang menjerat Kepala Desa Larangan Slampar tidak menghilangkan tindak pidananya meski telah mengembalikan kerugian negara.

Dikatakan, pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 & 3, dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud.

“Jadi intinya, meskipun Kades Larangan Slampar mengembalikan uang senilai Rp 135.350.800 yang telah dikorupsi dari DD, sebelum ada putusan dari Pengadilan dijatuhkan, maka proses hukum tetap berlanjut,” katanya.

BACA JUGA :  Rugikan Setengah Miliar, Polres Pamekasan Bekuk Perempuan Penipuan Arisan Ginjal

Meski demikian, kata dia, pengembalian kerugian negara tersebut bisa menjadi faktor untuk meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

“Artinya, pengembalian bisa dilakukan setelah ada proses pidana dan putusan Pengadilan. Seperti kasus Kades Larangan Slampar mengembalikan uang sebelum atau sesudah penyidikan, itu tetap melawan hukum,” terangnya.

Apalagi, kata Subaidi, Kades Hoyyibah sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 21 Desember 2021 oleh Penyidik Kejaksaan Pamekasan.

Subaidi membandingkan kasus korupsi yang diperbuat oleh Kades Larangan Slampar dengan kasus pencurian. Yang mana sang pencuri mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu.

“Itu tetap tindak pidana. Pengembalian barang curian itu hanya dapat meringankan pada saat putusan hakim, bukan menghilangkan tindak pidana,” tuturnya.

BACA JUGA :  Jurnalis Center Pamekasan Desak Polisi Segera Usut Tuntas Kekerasan Wartawan di Surabaya

Sesuai dengan kajian Subaidi bersama rekan kerjanya, kasus tersebut jelas tidak bisa di SP3, jika tidak ada perdamaian dengan pihak pelapor atau korban, mengingat kasus tersebut sudah memenuhi unsur pidana.

Meski begitu, karena kasus ini sudah masuk ranah korupsi, maka pihak penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian dapat melakukan tindakan meski tanpa adanya laporan dari masyarakat maupun lembaga.

“Jadi kasus korupsi DD di Kejaksaan Negeri Pamekasan ini harus dilanjutkan hingga muncul putusan,” tegasnya.

Adapun dasar hukum yang ia kaji yakni, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.