Korupsi Dana Desa di Pamekasan Berujung Pengembalian, Bukti Krisis Penegakan Hukum?

  • Bagikan

Pamekasan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menetapkan oknum Kepala Desa Larangan Slampar Hoyyibah sebagai tersangka kasus korupsi Dana Desa (DD) tahun 2019.

Dalam kasus tersebut, oknum Kades di Kecamatan Tlanakan diduga telah menggandakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pekerjaan proyek di desanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh suarapraksi.com, pada Kamis 21 Oktober 2021, Kades Hoyyibah mengeluarkan LPJ DD tahun 2019 yang sebelumnya diduga telah dianggarkan dari proyek dana hibah.

Artinya, pekerjaan proyek dana hibah Pemprov Jatim tersebut diklaim sebagai pekerjaan proyek Desa Larangan Slampar yang bersumber dari DD untuk dijadikan bahan korupsi.

Namun sayang, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kades Larangan Slampar hanya diminta untuk mengembalikan uang senilai Rp 135 juta. Dia dinilai hanya merugikan negara.

BACA JUGA :  Pemkab Pamekasan Siapkan 55 Stan Pameran MTQ Jatim ke-29

Padahal, tindakan yang dilakukan oleh Kades Hoyyibah diduga kuat telah ada upaya korupsi yang sudah direncanakan sebelumnya. Sebab, LPJ telah digandakan.

Artinya, salah satu dari paket proyek tersebut diduga kuat fiktif alias tidak dikerjakan.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Pamekasan, Ginung didampingi Tim Penyidik, Munarwi mengatakan, bahwa oknum Kades tersebut ditahan lantaran korupsi dana desa.

DD yang dikorupsi oleh Kades Hoyyibah berupa dua paket proyek Plengsengan di Dusun Morlaok, Desa Larangan Slampar Pamekasan.

“Kasus korupsi Plengsengan di Dusun Morlaok. Pertama anggaran Rp 236.580.700 dengan volume 660 m2 dan proyek dengan anggaran Rp 178.778.100 dengan volume 550 m2,” kata Ginung melalui Munarwi.

BACA JUGA :  Bupati Pamekasan Apresiasi Inovasi Lurah Barkot, Buat Administrasi Kependudukan Cukup di Rumah

Dia menyebut, oknum Kades Hoyyibah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 1 Desember 2021. Kemudian, tanggal 30 Desember 2021, Hoyyibah menjadi tahan kejaksaan.

“Dengan ancaman Pasal 2 & 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun penjara,” ungkapnya.

Ginung memastikan bahwa kasus tersebut bukan double Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), melainkan kasus korupsi dua paket proyek. Oleh karena itu, Kades Hoyyibah ditetapkan sebagai tersangka. “Tidak, bukan double,” singkatnya.

BACA JUGA :  Tabrak Truk Tangki, Sepeda Motor Pelajar di Pamekasan Ringsek

Sekedar diketahui, pada Kamis, 21 Oktober 2021, masyarakat Desa Larangan Slampar yang mengatasnamakan diri Aliansi Anti Korupsi, mendatangi Kantor Kejari Pamekasan.

Dalam forum tersebut, kata Kordinator Masyarakat Desa Larangan Slampar Subiyanto, pihak kejaksaan membenarkan ada dua LPJ dalam satu proyek.

Artinya, pekerjaan proyek Plengsengan di Dusun Morlaok tersebut double Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Baik dari Pokmas dan Dana Desa.

“Setelah diklarifikasi ke Kasi Intel Kejari Pamekasan ternyata isu tersebut benar, bahwa proyek plengsengan yang ada di Desa Larangan Slampar ada dua SPJ,” Subiyanto.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *