Warga Desa Larangan Slampar Minta Kejari Pamekasan Profesional Tangani Kasus Dua SPJ dalam Satu Proyek

  • Whatsapp

PAMEKASAN – Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan diri Aliansi Anti Korupsi Desa Larangan Slampar mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pamekasan, Kamis (21/10/2021).

Kedatangan mereka ingin mengklarifikasi kebenaran isu yang terjadi di Desa Larangan Slampar perihal adanya satu pekerjaan proyek dengan dua laporan pertanggung jawaban.

“Setelah diklarifikasi ke Kasi Intel Kejari Pamekasan ternyata isu tersebut benar, bahwa proyek plengsengan yang ada di Desa Larangan Slampar ada dua SPJ,” kata kordinator masyarakat Desa Larangan Slampar, Subiyanto.

Berdasarkan laporan yang diterima dari Kejaksaan Negeri Pamekasan, kata dia, proyek yang bersumber dari Provinsi Jawa Timur, ternyata juga di SPJ-kan di Dana Desa (DD) Larangan Slampar.

“Setelah menerima laporan itu, kami meminta pihak kejaksaan untuk tetap konsisten dan profesional dalam mengawal kasus tersebut,” ujarnya.

Sesuai pernyataan Kasi Intel Kejari Pamekasan, kata Subiyanto, sebagai bentuk profesionalisme Kejari, setiap pekannya ada pemanggilan saksi.

“Sejauh ini ada sekitar belasan orang yang dijadikan saksi, termasuk Kepala Desa, perangkat desa, dan sejumlah masyarakat lainnya,” terangnya.

Subiyanto mengaku belum mengetahui pasti berapa nominal proyek plengsengan yang diklaim sebagai pekerjaan proyek dana desa. “Yang pasti kasus proyek tersebut tahun 2019 kemaren,” tandasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Pamekasan Ardian Junaidi mengatakan bahwa perkara tersebut statusnya sudah naik ke penyidikan.

“Sekarang masih proses pemanggilan saksi-saksi. Belum ada tersangka. Saksi banyak yang dipanggil,” katanya.

Dia menyebut, bahwa dalam waktu dekat akan ada pemanggilan saksi lagi perihal penggandaan SJP di satu pekerjaan proyek tersebut, termasuk DPMD dan Inspektor Pamekasan.

Pos terkait